Kendari – DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan sikap politiknya yang sejalan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait posisi Polri yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Golkar Sultra menilai pengaturan tersebut sudah tepat, konstitusional, dan krusial bagi stabilitas nasional.
Ketua DPD Golkar Sultra, La Ode Darwin, menyebut penempatan Polri di bawah presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus fondasi penting dalam menjaga koordinasi keamanan nasional secara efektif.
“Polri berada di bawah presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional,” ujar Darwin dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Darwin menilai struktur tersebut mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, sekaligus memastikan komando keamanan nasional berada dalam satu garis kepemimpinan.
“Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan,” bebernya.
Bupati Muna Barat itu menegaskan, upaya memperkuat institusi Polri seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas internal, bukan melalui perubahan struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik politik baru.
“Profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung transformasi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi serta kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Sikap Golkar Sultra ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Kapolri, skema tersebut justru melemahkan posisi Polri dan Presiden RI.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1), Jenderal Sigit menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden merupakan konfigurasi ideal untuk memastikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit.
Kapolri juga menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam pemerintahan.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” imbuhnya.
Komentar